Daftar Akun

 

Daftar Akun Akuntansi Bank Syariah

Daftar akun akuntansi pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena didasarkan pada prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa akun utama dalam akuntansi bank syariah:

Akun Riil (Permanen)

• Aktiva:
  • Kas
  • Piutang Mudharabah
  • Piutang Murabahah
  • Investasi Syariah
  • Sukuk
  • Properti Syariah
  • Aktiva Lainnya
• Kewajiban:
  • Dana Pihak Ketiga (DPK)
  • Mudharabah Muqarid
  • Murabahah Muqarid
  • Sukuk Ijarah
  • Kewajiban Lainnya
• Ekuitas:
  • Modal Saham
  • Dana Cadangan
  • Laba Ditahan

Akun Nominal (Sementara)

• Pendapatan:
  • Bagi Hasil Mudharabah
  • Keuntungan Murabahah
  • Pendapatan Investasi Syariah
  • Pendapatan Jasa Syariah
  • Pendapatan Lainnya
• Beban:
  • Beban Operasional
  • Beban Bagi Hasil DPK
  • Beban Penyisihan Kerugian Piutang
  • Beban Pajak
  • Beban Lainnya

Selain akun-akun di atas, bank syariah juga memiliki beberapa akun khusus yang tidak terdapat pada bank konvensional, seperti:

• Akun Zakat:
  • Zakat Diterima
  • Zakat Dipisahkan
  • Zakat Disalurkan
• Akun Wakaf:
  • Harta Wakaf
  • Pendapatan Wakaf
  • Biaya Pengelolaan Wakaf

Perlu diingat bahwa daftar akun di atas hanya merupakan gambaran umum dan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan akuntansi masing-masing bank syariah.

Berikut adalah beberapa sumber informasi yang dapat Anda pelajari lebih lanjut tentang akuntansi bank syariah:

• Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah: https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/PSAK%20Syariah
• Buku Akuntansi Perbankan Syariah oleh Sofyan, Wiroso, dan Yusuf: [URL yang tidak valid dihapus]
• Materi Akuntansi Berbasis Syariah 1 dari Universitas Muhammadiyah Gresik: https://kneks.go.id/

Peraturan akuntansi pada bank syariah di Indonesia primarily diatur oleh dua pedoman utama:

1. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)

PAPSI diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan wajib diterapkan oleh seluruh bank syariah di Indonesia. PAPSI memuat standar akuntansi keuangan yang khusus untuk bank syariah, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah Islam. PAPSI didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, namun dengan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan syariah.

2. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah

PSAK Syariah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK Syariah merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih spesifik untuk transaksi dan kegiatan syariah. PSAK Syariah melengkapi PAPSI dalam memberikan panduan akuntansi yang komprehensif bagi bank syariah.

Selain PAPSI dan PSAK Syariah, bank syariah juga harus mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk:

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
• Peraturan OJK tentang Perbankan Syariah
• Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan transaksi dan kegiatan syariah

Berikut adalah beberapa poin penting dalam peraturan akuntansi pada bank syariah:

• Pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas harus sesuai dengan prinsip syariah.
• Transaksi syariah harus dicatat dan diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat hak atau kewajiban timbul.
• Pendapatan dan beban harus diakui secara accrual, sesuai dengan prinsip syariah.
• Penyisihan kerugian piutang dan cadangan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip syariah.
• Laporan keuangan bank syariah harus disusun dan disajikan dengan jelas dan informatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang benar dan wajar tentang kondisi keuangan bank syariah.

Penerapan peraturan akuntansi yang tepat pada bank syariah sangat penting untuk:

• Memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam.
• Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan bagi para pemangku kepentingan.
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bank syariah.
• Mendukung perkembangan dan pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia.

Semoga informasi ini bermanfaat!

Sumber informasi:

• Otoritas Jasa Keuangan (OJK): https://www.ojk.go.id/
• Ikatan Akuntan Indonesia (IAI): https://www.iaiglobal.or.id/
• Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS): https://www.iaiglobal.or.id/
• Majelis Ulama Indonesia (MUI): https://halalmui.org/en/about-us/

apa saja Peraturan OJK tentang Perbankan Syariah ?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan beberapa peraturan terkait dengan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Berikut adalah beberapa peraturan OJK tentang Perbankan Syariah yang penting:

1. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah (POJK BUS)

POJK BUS merupakan peraturan terbaru tentang bank umum syariah yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2022. POJK BUS ini mengatur berbagai aspek terkait dengan pendirian, pengoperasian, dan pengawasan bank umum syariah, antara lain:

• Persyaratan pendirian bank umum syariah
• Kegiatan usaha bank umum syariah
• Manajemen risiko bank umum syariah
• Tata kelola bank umum syariah
• Pengawasan bank umum syariah

2. Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2020 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah (POJK Efek Syariah)

POJK Efek Syariah mengatur tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. POJK ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerbitan efek syariah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

3. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.03/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (POJK Sukuk)

POJK Sukuk mengatur tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah Islam. POJK ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerbitan sukuk ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

4. Peraturan OJK Nomor 40/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal (POJK Syariah Pasar Modal)

POJK Syariah Pasar Modal mengatur tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. POJK ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan di pasar modal sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

5. Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah (POJK Reksa Dana Syariah)

POJK Reksa Dana Syariah mengatur tentang penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah. Reksa dana syariah adalah reksa dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah Islam. POJK ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerbitan reksa dana syariah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

6. Peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (POJK Pembiayaan Syariah)

POJK Pembiayaan Syariah mengatur tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah Islam. POJK ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

7. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK Penilaian Kualitas Aset)

POJK Penilaian Kualitas Aset mengatur tentang penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. POJK ini bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah dilakukan secara wajar dan akuntabel.

Selain peraturan-peraturan di atas, OJK juga menerbitkan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Perbankan Syariah, seperti peraturan tentang edukasi dan literasi keuangan syariah, serta peraturan tentang perlindungan konsumen syariah.

Peraturan-peraturan OJK tentang Perbankan Syariah ini penting untuk:

• Melindungi kepentingan konsumen syariah
• Menjaga stabilitas dan kesehatan sistem keuangan syariah
• Mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia

Sumber informasi:

• Otoritas Jasa Keuangan (OJK): https://www.ojk.go.id/
• Bank Indonesia: https://www.bi.go.id/
• Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI): https://mui.or.id/

Maksud dari pernyataan "Transaksi syariah harus dicatat dan diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat hak atau kewajiban timbul" adalah bahwa dalam akuntansi syariah, pendapatan dan beban harus diakui pada saat transaksi terjadi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Hal ini berbeda dengan akuntansi konvensional yang umumnya mengakui pendapatan dan beban pada saat kas diterima atau dibayarkan.

Alasan utama di balik prinsip ini adalah:

• **Prinsip akrual: Akuntansi syariah menganut prinsip akrual, yang berarti bahwa informasi keuangan harus mencerminkan realitas ekonomi, bukan hanya arus kas. Transaksi harus diakui pada saat terjadi, terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan.
• **Prinsip kehati-hatian: Akuntansi syariah menekankan prinsip kehati-hatian. Artinya, potensi kerugian harus diakui sesegera mungkin, meskipun kerugian tersebut belum benar-benar terjadi. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran keuangan yang lebih konservatif dan mencerminkan risiko yang dihadapi oleh bank syariah.
• **Prinsip keadilan: Akuntansi syariah bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Pengakuan pendapatan dan beban pada saat terjadinya memastikan bahwa semua pihak dicatat dengan benar dan adil.

Contoh penerapan prinsip ini:

• Pembiayaan mudharabah: Dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank syariah hanya berhak atas bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana nasabah.
  • Saat akad mudharabah ditandatangani: Bank syariah harus mencatat piutang mudharabah dan nasabah harus mencatat utang mudharabah.
  • Pada akhir periode: Bank syariah harus mengakui pendapatan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh, meskipun kas dari bagi hasil tersebut belum diterima dari nasabah.
• Pembiayaan murabahah: Dalam pembiayaan murabahah, bank syariah membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang disepakati, yang terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan. Nasabah kemudian membayar harga tersebut kepada bank syariah secara berkala.
  • Saat akad murabahah ditandatangani: Bank syariah harus mencatat piutang murabahah dan nasabah harus mencatat utang murabahah.
  • Setiap kali angsuran dibayarkan: Bank syariah harus mengakui pendapatan dari keuntungan murabahah, sesuai dengan proporsi angsuran yang dibayarkan.

Penerapan prinsip ini dalam akuntansi syariah memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

• Memberikan informasi keuangan yang lebih akurat dan mencerminkan realitas ekonomi.
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bank syariah.
• Membantu bank syariah dalam melakukan pengelolaan risiko yang lebih baik.

Namun, penerapan prinsip ini juga memiliki beberapa tantangan, antara lain:

• Membutuhkan sistem akuntansi yang lebih kompleks.
• Memerlukan keahlian yang lebih tinggi dari para akuntan.
• Potensi terjadinya perselisihan antara bank syariah dan nasabah.

Secara keseluruhan, prinsip "Transaksi syariah harus dicatat dan diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat hak atau kewajiban timbul" merupakan prinsip penting dalam akuntansi syariah yang bertujuan untuk mencapai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem keuangan syariah.